Sampah Pekanbaru: Krisis Lingkungan yang Memprihatinkan Riau

Pekanbaru, Riau, beberapa hari terakhir dipenuhi pemandangan kurang sedap. Gunung-gunung sampah menghiasi sejumlah ruas jalan utama kota. Situasi ini terjadi setelah berakhirnya kontrak Pemkot Pekanbaru dengan PT Ella Pratama Perkasa, perusahaan yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengangkutan sampah di ibukota Provinsi Riau. Bau busuk menyengat pun memenuhi udara, mencemari lingkungan sekitar.

Kondisi ini menimbulkan keresahan warga dan menjadi sorotan publik. Tumpukan sampah terlihat di beberapa titik, termasuk Jalan HR Soebrantas, Tuanku Tambusai, dan Jalan Naga Sakti. Pemerintah Kota Pekanbaru pun berada di bawah tekanan untuk segera mengatasi masalah ini.

Sampah Menggunung Akibat Putusnya Kontrak Pengangkutan

Putusnya kontrak dengan PT Ella Pratama Perkasa menjadi penyebab utama penumpukan sampah yang masif. Ketiadaan operator pengangkutan sampah membuat sampah menumpuk di berbagai lokasi.

Kondisi ini tak hanya menimbulkan bau tak sedap, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu segera mencari solusi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pembuangan Sampah di Gedung Dekranasda Menuai Kritik

Upaya Pemkot Pekanbaru membersihkan tumpukan sampah pada Kamis (12/6/2025) menimbulkan masalah baru. Sebagian sampah yang diangkut malah dibuang di areal kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Pekanbaru.

Gedung sentra UMKM yang dibangun dengan anggaran Rp 4 miliar ini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sementara sampah. Hal ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi.

Kritik Anggota DPRD Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Sampah

Zulkardi, anggota DPRD Kota Pekanbaru, mengecam keras pemanfaatan gedung Dekranasda sebagai tempat penampungan sampah. Ia menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan gedung tersebut dan merugikan program pemberdayaan UMKM.

Ia mempertanyakan legalitas dan kelengkapan dokumen lingkungan dari kegiatan “transdepo” sampah dadakan ini. Berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, kegiatan tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan hidup seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, tergantung skala dan dampaknya.

Zulkardi juga menyoroti potensi dampak lingkungan negatif, seperti pencemaran air tanah dan gangguan kesehatan akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai. Ia mendesak Pemkot Pekanbaru untuk memberikan klarifikasi resmi dan menunjukkan dokumen lingkungan yang dimiliki.

Pemerintah Kota Pekanbaru Diharapkan Lebih Serius Tangani Masalah Sampah

Zulkardi berharap Pemkot Pekanbaru lebih serius dalam mengatasi masalah sampah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan dan berkelanjutan.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mencegah masalah serupa terulang di masa depan. Respon cepat dan transparan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, hingga saat berita ini ditulis belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut. Kejelasan dari pemerintah kota sangat dinantikan publik untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi masalah sampah dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Pembelajaran dari permasalahan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Pekanbaru. Kebersihan kota menjadi tanggung jawab bersama, yang perlu diimbangi dengan komitmen pemerintah yang kuat.